Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD

Penelitian kebijakan perlu dikonsolidasikan untuk menghadapi kebijakan besar yang tercantum dalam UUD Kesehatan 2023 agar dapat menjadi informasi kunci. UU telah menjadi pemicu dengan kebijakan yang sangat kuat, meskipun masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Tujuan pertemuan pada hari pertama adalah memeriksa perkembangan peraturan pemerintah yang terkait dengan Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diskusi juga akan mencakup pencapaian Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan pada  2022 serta rancangan progres untuk 2023.  Tujuan dari fornas tercapainya menjaring para peneliti, industri, kemenkes dan dinkes sebagai regulator.

Dr. Hilda Ismail, M.Si., Apt, menyatakan pendapatnya dari peraturan Kementerian Kesehatan sudah sangat diatur dalam fasilitas atau sarana sapor untuk industri agar menggunakan produksi mandiri. satu yang sejang, bagaimana bahan untuk diproduksi oleh industri. Bagaimana yang mengatur tentang penelitian yang akan menyiapkan bahan-bahan yang akan diproduksi oleh industri.  selama ini penelitian itu di penelitian tentang obat dibawah BRIN.  Pada waktu itu pihaknya diberi kesempatan untuk mengusulkan apa yang akan diajukan untuk menjadi topik penelitian, lalu muncul usul-usul sehingga timnya maju dengan paracetamol, ada yang maju dengan amoxicillin. Untuk menyiapkan hasil penelitian ini sepertinya harus ada peraturan juga, namun ini apakah di bawah siapa? Apakah Kementerian Kesehatan? karena Kemenkes belum membahas tentang ini, apakah ada di Kementerian Perindustrian atau di bawah BRIN atau dimana tapi harus ini ada. Penelitian harus terintegrasi khusus untuk mengomando mengawal dari awal sampai akhir.

Realist Evaluation

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D, menyatakan penelitian kebijakan saat ini menunjukkan minimnya keterlibatan peneliti dan pemahaman yang cukup terkait riset kebijakan. Banyak pemerhati dan industri obat serta alat kesehatan yang belum terlibat secara signifikan dalam proses kebijakan. Hal ini menciptakan kesan bahwa kebijakan terasa terisolasi dari realitas sebenarnya. Pentingnya kemampuan peneliti kebijakan mencakup pemahaman yang luas terhadap kebijakan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pertanian, pendidikan, industri, dan lainnya. Peneliti kebijakan juga dapat dibagi berdasarkan fokusnya, seperti ilmu dasar, klinik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu biomedik, dan epidemiologi. Peneliti kebijakan umumnya berasal bukan dari fakultas kesehatan, melainkan dari fakultas ilmu sosial dan politik (FISIPOL) atau bidang ilmu lainnya seperti ilmu farmasi, gizi, atau biologi. Proses monitoring dan evaluasi penting untuk menentukan kapan dan sejauh mana implementasi kebijakan berlangsung. Analisis kebijakan, yang didasarkan pada penelitian, juga membutuhkan metode yang tepat. Namun, perlu dipertimbangkan apakah para ahli di bidang penelitian dasar, epidemiologi, atau klinis siap atau memiliki keterampilan untuk meneliti proses kebijakan ini.

Dalam konteks topik kesehatan, pemahaman ilmu kebijakan memungkinkan peneliti, seperti epidemiologis atau peneliti klinis dasar, untuk mengelola riset implementasi. Analisis kebijakan adalah proses multidisiplin yang bertujuan untuk menghasilkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi terkait kebijakan dengan fokus utama pada pemecahan masalah. Ini melibatkan penggunaan kriteria dan teknik evaluasi untuk mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan dan memilih yang paling mendukung implementasi kebijakan secara efisien serta pengelolaan sumber daya publik dengan lebih merata.

Analisis kebijakan terfokus pada dua aspek utama: eksplanasi dan preskripsi. Proses analisis ini bertujuan untuk menemukan hubungan sebab akibat dalam kebijakan yang diimplementasikan. Penelitian kebijakan melibatkan analisis kebijakan secara menyeluruh. Meskipun analisis dan riset biasanya dianggap sebagai entitas terpisah, dalam konteks ini, riset dan analisis digabungkan untuk menjadi alat advokasi kebijakan. Analisis kebijakan tidak selalu melibatkan riset secara langsung, tetapi mungkin memanfaatkan hasil riset dari pihak lain.

Dalam kerangka pemikiran implementasi riset, berbagai elemen terkait seperti kepemimpinan, kebijakan, manajemen sumber daya manusia, keuangan, kemitraan, dan pendidikan sangat penting. Implementasi riset yang berhasil dapat menghasilkan dampak positif dalam hal kesetaraan, efektivitas, efisiensi, dan kualitas. Namun, ada juga risiko implementasi yang buruk, di mana kebijakan yang baik tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pelaksanaannya yang kurang baik. Hal ini merupakan situasi yang sering terjadi di berbagai kegiatan. Oleh karena itu, mengevaluasi implementasi riset melibatkan analisis seluruh aspek implementasi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan serta hasil akhir dari implementasi yang sedang diteliti.

Kesimpulan dari Laksono, adanya harapan untuk mencapai kesepakatan terkait waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang akan melakukan analisis serta fokus mana yang menjadi prioritas untuk dianalisis dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pihak-pihak terkait untuk menetapkan waktu dan metode analisis yang akan digunakan dalam melakukan pemantauan terhadap implementasi UU kesehatan tersebut.

Riset Implementasi

Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D.

Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D menjelaskan riset implementasi membahas topik-topik terkait penerapan kebijakan, program, atau praktik individu terkait dengan kesehatan, namun dapat diterapkan juga pada bidang lain selain kesehatan. Fokusnya termasuk efektivitas obat-obatan dan evaluasi bagaimana program atau kebijakan di lapangan diterima dan diimplementasikan oleh pelaksana. Pentingnya riset implementasi adalah untuk mengevaluasi sejauh mana program yang diimplementasikan di lapangan sesuai dengan kebutuhan, serta mengidentifikasi tantangan yang spesifik yang mungkin tidak terduga oleh pembuat kebijakan atau perancang program.

Mengidentifikasi tantangan dalam implementasi program atau kebijakan penting untuk membantu pembuat kebijakan membuat perbaikan, seperti menyesuaikan pedoman teknis atau juknis yang lebih spesifik. Model logika digunakan dalam kebijakan untuk memahami prosesnya, dari input, proses, output, hingga outcome. Output sering dianggap sebagai hasil dari suatu program atau kebijakan, contohnya dalam kebijakan katalog elektronik obat dan alat kesehatan. Input yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut termasuk sumber daya, dana, infrastruktur obat, pedoman, dan juknis. Prosesnya melibatkan sosialisasi, pelatihan, dan proses registrasi dalam katalog elektronik.

Implementasi program substitusi obat dan alat kesehatan impor dengan produk dalam negeri pada katalog elektronik memiliki output berupa peningkatan jumlah produsen obat dan alat kesehatan dengan TKDN mencapai lebih dari 52%. Outcome jangka panjangnya adalah peningkatan penggunaan produk kesehatan dalam negeri oleh masyarakat dan peningkatan kesadaran akan produk-produk kesehatan.

Implementasi intervensi, baik dalam bentuk kebijakan maupun program, melibatkan proses yang kompleks. Misalnya, dalam kebijakan substitusi alat kesehatan dan obat dari dalam negeri, prosesnya dimulai dari penerapan kebijakan di tingkat pusat, yang kemudian memerlukan tahap sosialisasi dan diskusi dengan sektor swasta, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah termasuk kabupaten/kota. Salah satu aspek penting dalam implementasi adalah acceptability, yakni seberapa diterimanya kebijakan ini oleh berbagai pihak di luar yang membuat kebijakan, seperti Kementerian Kesehatan, sektor swasta, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Tingkat acceptability ini menjadi salah satu keluaran awal dari proses implementasi.

Setelah pembuatan kebijakan di tingkat pusat dan diterima oleh sektor swasta serta pemerintah daerah, langkah selanjutnya adalah implementasi di unit atau produksi yang terkait dengan kebijakan baru. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program baru ini bisa dijalankan. Contohnya, dalam industri farmasi atau melalui proses e-katalog, penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini dapat diimplementasikan oleh dinas kesehatan atau puskesmas. Terdapat 8 contoh keluaran di riset implementasi: acceptability, fidelity, coverage, adoption, implementasi cost, appropriateness, feasibility, sustainability.

Riset implementasi berfokus pada keluaran implementasi, tidak hanya pada hasil programnya. Riset operasional, yang sering dilakukan di industri, bertujuan untuk meningkatkan produksi dengan meninjau input, proses, dan output yang dapat ditingkatkan.

Perbedaan antara studi kuantitatif dan kualitatif bukanlah pada substansi, melainkan pada pendekatan yang digunakan. Riset implementasi dapat menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, sehingga dapat menggunakan data berupa angka, seperti jumlah produksi obat atau jumlah produsen dalam katalog, yang bisa dianalisis dan digunakan dalam riset implementasi program.

Riset implementasi berfokus pada tindakan nyata untuk merealisasikan rencana aksi. Terdapat tiga jenis tindakan yang tercakup dalam riset implementasi, yaitu kebijakan, program, dan praktek individu. Banyaknya variabel yang terlibat, seperti sustainability (kelangsungan) dan visibility (visibilitas), mempengaruhi sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan. Diperlukan upaya sosialisasi yang menyeluruh dari puncak ke bawah (top-down) untuk memastikan pihak di lapangan memahami dan menerapkan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Tanggapan:

Putu Eka Andayani

Apakah relevan dari RS mempelajari teknik riset implementasi dan seperti apa contohnya yang bisa dilakukan di level RS?

Tanggapan dr. Likke: sangat relevan karena banyak program atau kebijakan di internal RS maupun diluar RS. Internal RS ada inovasi-inovasi, bagaimana menentukan kualitas pelayanan, bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan bisa menerapkan aspek implementasi. untuk meningkatkan kepuasan pelanggan bisa menggunakan mobile aplikasi untuk pengaduan dari pelanggan.

Prof. Laksono menyatakan kebijakan penggunaan AKD (lokal production) TKDN di RS, konteks implementasi acceptable sering mendengar tenaga kesehatan tidak mau menggunakan produk dalam negeri. 

Reporter: Indra Komala (PKMK UGM)

Pada sesi ini terdapat 3 narasumber yaitu Apt. Hesty Utami R, M.Clin.Pharm., PhD. (CEPHAS, Universitas Pancasila), Apt. Mawaddati Rahmi, M.Farm (CEPHAS, Universitas Pancasila) dan Elza Gustanti, S.Si., Apt, M.H (Ditjen Farmalkes Kemenkes). Sesi ini dimoderatori oleh Apt. Faradiba, M.Pharm dari Pusat Studi Kebijakan Farmasi Universitas Pancasila.

Apt. Hesty Utami R, M.Clin.Pharm., PhD.
(CEPHAS, Universitas Pancasila)

Estimasi Prevalensi, Dampak Kesehatan dan Ekonomi Obat-obatan di Bawah Standar dan Palsu dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia

Pada sesi ini, Apt. Hesty Utami R, M.Clin.Pharm., PhD. memaparkan hasil studi Systematic Tracking of At-Risk Medicines (STARmeds). Studi ini menggunakan 5 jenis obat-obatan yang menjadi sampel, yaitu Cefixime, Dexamethasone, Amlodipine, Allopurinol, dan Amoxicillin. Total 1274 sampel diambil dari berbagai toko/penjual, seperti apotek, rumah sakit, klinik, hingga marketplace yang  belum teregulasi di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan Hesty, 95.1% dari obat-obatan yang menjadi sampel studi ini sudah memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar mutu obat. Hasil studi ini dinilai cukup sebanding dengan hasil Post Market Surveillance oleh Badan POM pada 2021, yang mana temuannya menunjukkan bahwa prevalensi obat-obatan yang tidak memenuhi syarat di Indonesia adalah sebesar 4%. Tak hanya itu, studi ini juga menghasilkan temuan bahwa tidak ada keterkaitan antara harga dengan kualitas obat. Dengan kata lain, harga lebih mahal tidak menjamin kualitas obat, karena masih ditemukan obat-obat bermerek dagang yang masih di bawah standar mutu.

Hesty turut menyebutkan bahwa dalam studi dan perhitungan kualitas obat di level nasional, tidak harus menggunakan sampel yang besar, tetapi perlu desain sampel yang benar dan tepat. Selain itu, juga diperlukan kerjasama lintas institusi untuk mendapatkan database yang lengkap dan mendukung kajian-kajian dalam rangka memenuhi kebutuhan obat yang berkualitas di Indonesia.

Apt. Mawaddati Rahmi, M.Farm (CEPHAS, Universitas Pancasila) – Kajian Tata Kelola Obat JKN 2022: Peran BPJS Kesehatan dalam Belanja Obat Strategis

Berdasarkan pemaparan oleh apt. Mawaddati Rahmi, M.Farm, telah dilakukan FGD pada level fasilitas kesehatan serta level industri/distributor untuk menggali kendala dan faktor yang mempengaruhi tata kelola obat JKN. Kendala pada level fasilitas kesehatan mencakup kemampuan SDM pengadaan, proses perencanaan yang tidak optimal, perbedaan harga, waktu tunggu obat yang lama, serta keterbatasan dana. Sementara itu, kendala pada level industri mencakup ketersediaan bahan baku serta adanya proses pengadaan yang dilakukan secara manual atau tidak melalui e-purchasing, sehingga pengadaan menjadi terhambat.

Kajian ini juga membandingkan skema JKN di Indonesia dengan negara lain, yaitu Universal Coverage Scheme (UCS) di Thailand. Menurut Mawaddati Rahmi, jaminan kesehatan di Thailand dapat melakukan audit obat di fasilitas kesehatan, sementara sistem BPJS Kesehatan di Indonesia belum mendukung hal tersebut. BPJS Kesehatan juga tidak terlibat dalam penyediaan obat dan hanya mendapat laporan terkait penggunaan obat oleh peserta JKN.

Berkaitan dengan kendala tersebut, hasil kajian ini menghasilkan rekomendasi untuk dapat melibatkan BPJS Kesehatan secara aktif dalam strategi e-purchasing obat-obatan. Hal ini dapat ditempuh dengan membentuk kelompok kerja obat dalam BPJS sehingga dapat memantau permasalahan ketersediaan serta efisiensi pengadaan obat. Selain itu, BPJS Kesehatan juga dapat memberi masukan dan rekomendasi obat kepada fasilitas kesehatan, sehingga tidak hanya bergantung pada obat dengan harga termurah.

Elza Gustanti, S.Si., Apt, M.H (Ditjen Farmalkes Kemenkes) – Penelitian tentang Harga Obat dengan BBO Lokal Dibandingkan dengan Import

Pembicara terakhir, Elza Gustanti, S.Si., Apt, M.H, menyampaikan hasil monitoring terkait perbandingan harga antara obat dengan bahan baku (BBO) lokal dan impor. Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi upaya change source untuk meningkatkan penggunaan BBO dalam negeri pada 10 BBO konsumsi terbesar. Hingga saat ini, sudah ada 3 BBO yang telah selesai dilakukan change source hingga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) > 52%, yaitu Omeprazol (53,33%), Clopidogrel (68,33%), dan Atorvastatin (67,94%).

Berdasarkan hasil kunjungan Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan ke beberapa industri farmasi, terdapat beberapa kendala implementasi TKDN > 52% dalam obat-obatan, di antaranya harga BBO dalam negeri yang lebih tinggi, permintaan obat dengan TKDN > 52% yang cenderung lebih sedikit, serta nilai klaim harga obat yang lebih rendah dibandingkan harga obat dengan nilai TKDN > 52%.

Meskipun begitu, hasil monitoring menunjukkan bahwa harga obat dengan BBO lokal cenderung masih bisa bersaing dengan obat dengan BBO impor di Indonesia. Menurut Elza, jika perbedaan harga tidak terlalu jauh dan industri formulasi obat semakin berkembang, maka harga BBO dalam negeri diprediksi dapat turun.

Menindaklanjuti hasil monitoring, diperlukan jaminan pasar terhadap obat dengan BBO lokal  agar implementasi penggunaan BBO produksi dalam negeri dapat berjalan baik. Jika jaminan pasar terhadap obat dengan BBO produksi dalam negeri telah terpenuhi, maka harga BBO dalam negeri dapat lebih ditekan. Selain itu, upaya ini juga dapat didukung dengan memastikan produksi industri farmasi BBO dapat memenuhi kebutuhan bahan baku nasional serta mendorong fasilitas kesehatan untuk menggunakan obat dengan TKDN > 52%.

Sesi ini dipandu oleh Dr. dr. Guardian Yoki Sanjaya, MHlthInfo. selaku moderator. Sesi ini berisi pemaparan hasil penelitian tentang alat kesehatan dari 3 narasumber yakni Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, M.Kes. (PKMK FK-KMK UGM) yang memaparkan Percepatan Pembangunan Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK) di Daerah untuk Mendukung Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Lebih Baik di Indonesia; Dr. apt. Bondan Ardiningtyas, M.Sc. (Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada) yang berbicara mengenai Studi Eksploratif Pelaksanaan Research and Development Industri Alat Kesehatan di Indonesia; dan Dr. Hilda Ismail, M.Si., Apt. (Pusat Studi Industri Farmasi dan Teknologi Kesehatan, UGM) yang berbicara mengenai Studi Lapangan tentang Kebijakan Cyclotron-PET-CT di Australia dengan di Indonesia.

Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, M.Kes. (PKMK FK-KMK UGM)

Percepatan Pembangunan Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan (UPAK) di Daerah untuk Mendukung Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Lebih Baik di Indonesia

Putu menyampaikan bahwa pemerintah melalui upaya transformasi kesehatan sedang masif mendistribusikan alat-alat kesehatan sesuai dengan program prioritas kepada fasilitas pelayanan kesehatan primer atau puskesmas di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, masih banyak puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer lain yang belum bisa memelihara alat kesehatannya sehingga ketika menjumpai alat kesehatan yang rusak, maka mereka lebih memilih untuk membeli alat kesehatan baru tanpa memperbaikinya terlebih dahulu.

Maka dari itu, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan sedang mengembangkan Regional Maintenance Center (RMC)/ Unit Pemelihara Alat Kesehatan (UPAK). Adanya UPAK didukung dengan munculnya Permenkes Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan. Dalam bisnis prosesnya, UPAK dapat berbentuk UPT maupun unit fungsional dibawah bidang SDK Dinas Kesehatan. Kebanyakan UPAK saat ini masih melakukan pemeliharaan secara korektif, sesuai dengan permintaan dari Puskesmas, belum banyak UPAK yang melakukan pemeliharaan secara preventif yang terjadwal dari awal tahun. Lebih lanjut, UPAK saat ini belum tersebar secara menyeluruh di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, padahal seharusnya UPAK diharapkan ada di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dukungan pemerintah daerah terkait adanya UPAK juga bervariasi, masih banyak Pemda yang belum memberikan dukungan dengan baik.

Saat ini, berdasarkan pemetaan, masih banyak UPAK yang belum memiliki SDM Elektromedis, akhirnya tim PKMK UGM menginisiasi membuat pelatihan teknis UPAK. Selain itu, tim UGM juga membuat pelatihan manajemen bagi UPAK yang sudah memiliki SDM elektromedis dan sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan kualitas manajemen dan mutu dari UPAK. Jika dimanfaatkan dengan baik, UPAK bisa menjadi salah satu sumber pendapatan melalui pola tarif yang diterbitkan oleh pemerintah daerahnya masing-masing.

Tim PKMK UGM membuat policy brief untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Roadmap tentang UPAK sebagai panduan untuk Kementerian Kesehatan sebagai target yang perlu dicapai di masa depan.

Dr. apt. Bondan Ardiningtyas, M.Sc. (Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada)

Studi Eksploratif Pelaksanaan Research and Development Industri Alat Kesehatan di Indonesia

Bondan menyampaikan bahwa kondisi saat ini belanja alat kesehatan didominasi produk impor, anggaran penelitian tentang alat kesehatan di Indonesia masih rendah, dan dukungan pemerintah juga dirasakan masih rendah. Tingginya biaya R&D dengan potensi kegagalan membuat biaya riset baik dari pemerintah maupun industri masih rendah.

Jika kita berbicara mengenai sumber pendanaan, terdapat 93,3% menggunakan pendanaan dari internal perusahaan. Fakta lain yang ditemukan yakni industri mengembangkan ide berdasarkan riset yang dilakukan oleh mereka sendiri, padahal selama ini pendanaan pemerintah lebih banyak digelontorkan oleh peneliti di universitas, hal ini menjadi kurang relevan karena industri tidak banyak menggunakan ide dari perguruan tinggi.

Kategori produk alat kesehatan non elektromedis paling tinggi dikembangkan oleh industri alat kesehatan, walaupun ada juga yang mengembangkan tentang elektromedis. Hal ini perlu diperhatikan oleh para peneliti agar terdapat kesesuaian antara tema penelitian dengan apa yang dikembangkan oleh industri alkes.

Komitmen dan rencana R&D pada industri alkes sudah baik, mereka sadar bahwa perlu melakukan penciptaan, penyempurnaan dan modifikasi produk alat kesehatan dengan harga terjangkau dengan mutu terbaik. Mereka juga sadar bahwa isu lingkungan patut mendapatkan perhatian yang cukup dari industri alkes.

Bondan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait perlunya membangun dan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pengusaha, manufaktur alat kesehatan dan pemerintah; mengadakan business matching dan forum komunikasi; mengadakan pelatihan-pelatihan secara intensif untuk meningkatkan kompetensi; ada alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatkan R&D industri dan peneliti alkes; regulasi yang memihak salah satunya dengan menyusun kebijakan dan strategi pengembangan industri alkes dengan mempertimbangkan gap yang ada.

Dr. Hilda Ismail, M.Si., Apt. (Pusat Studi Industri Farmasi dan Teknologi Kesehatan, UGM)

Studi Lapangan tentang Kebijakan Cyclotron-PET-CT di Australia dengan di Indonesia

Hilda menyampaikan mengenai PET-CT. PET CT merupakan salah satu metode diagnostik yang mampu mendeteksi proses biokimia serta ekspresi beberapa protein dengan memberikan informasi untuk diagnostik kanker tingkat lanjut. PET-CT di Australia berkembang dengan pesat, jumlahnya ada 80 unit, sedangkan di Indonesia hanya 5 PET-CT untuk meng-cover 275 juta penduduk. Harga layanan PET-CT di australia lebih murah, sekitar ⅓ kali lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia.

Regulasi Radiofarmaka di Australia diatur oleh TGA semacam BPOM di Indonesia. PET – CT dilaksanakan tidak hanya dilakukan di RS, namun dilakukan di layanan primer sehingga MTIC diakses oleh pasien BPJS-nya Australia dengan cost sharing. Pada intinya, jika regulasi dari pemerintah dan didukung dengan pembiayaan yang memadai maka layanan dapat berjalan dengan baik.

Reporter: Fajrul FF (Divisi Manajemen Rumah Sakit, PKMK UGM)

Editor: Wiwid

Sesi ini dipandu oleh Apt. Rasta Naya Pratita, MKM dari Pusat Studi Kebijakan Farmasi Universitas Pancasila  selaku moderator. Sesi berisi materi mengenai Data Kamus Industri Farmasi Alat Kesehatan: Membuka era baru untuk penelitian kebijakan industri farmasi yang disampaikan oleh Suryastri Boni (Head of Tribe Farmasi dan Alat-alat Kesehatan DTO Kemenkes) dan alat kesehatan dan Analisis Situasi Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan untuk Produksi Obat dan Vaksin di Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Dr. apt. Susi Ari Kristina, M.Kes. (Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada).

Suryastri Boni (Head of Tribe Farmasi dan Alat-alat Kesehatan DTO Kemenkes)

Diskusi Mengenai Data Kamus Industri Farmasi dan Alat Kesehatan oleh DTO; Membuka Era Baru untuk Penelitian Kebijakan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan

Boni menyampaikan bahwa Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA) adalah kamus yang memuat kode unik produk farmasi dan alkes sehingga dapat digunakan dan diintegrasikan pada semua sistem yang digunakan pelaku industri kesehatan. Kamus ini menggunakan satu kode unit yang spesifik untuk setiap obat dan alat kesehatan.

Konsep Kamus KFA dimulai dari Identifikasi – Interoperabilitas – Nomenklatur dan Filtering Data. Struktur Obat dalam Kamus KFA: ada Bahan Zat Aktif – Produk Obat Virtual (POV) – Produk Obat Aktual (POA) – Produk Obat Aktual dalam Kemasan (POAK). Struktur Alkes: BMA Alkes – PAV Alkes – PAA Alkes – PPA Alkes. Kamus obat dan alat kesehatan ini harapannya dapat menjadi panduan saat perencanaan program bagi stakeholder baik di pusat maupun daerah.

Implementasi kamus KFA diimplementasikan dengan kualitas data yang valid dan benar melalui Website Farma Plus, SATUSEHAT Use Case, ASPAK, SATUSEHAT Logistik (sistem farmalkes yang terintegrasi) dan LKPP. Platform SATUSEHAT Logistik memastikan interoperabilitas data seluruh ekosistem industri kesehatan, khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan. Data yang terkumpul pada Platform SATU SEHAT Logistik dapat digunakan untuk menganalisa dan memonitor ketersediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan secara nasional.

Prof. Dr. apt. Susi Ari Kristina, M.Kes. (Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada)

Analisis Situasi Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan untuk Produksi Obat dan Vaksin di Indonesia

Susi menyampaikan, kebijakan di negara maju mengenai vaksin yang bisa dicontoh antara lain kebijakan yang ada di China, USA dan Eropa. Di China, RnD sudah maju dengan pendanaan yang mencukupi. China memberikan prioritas tertinggi untuk R&D dalam bidang yang dianggap prospektif seperti protein terapi rekombinan, vaksin rekombinan, dan teknologi antibodi monoklonal. Sedangkan di USA: Pemerintah USA memberikan 102,3 miliar untuk biaya R&D pada 2021. FDA dan industri bekerjasama menciptakan obat-obatan baru melalui expedited review programs, yaitu opsi percepatan R&D secara independen atau Bersama dalam 4 terobosan: Fast track (jalur cepat), Breakthrough designation (jalur terobosan), Priority review (review prioritas), dan Accelerated approval (percepatan persetujuan). Lalu di Eropa, mayoritas negara di Eropa tergabung dalam the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) dengan misi menciptakan lingkungan yang kolaboratif dan mendukung untuk berinovasi, menemukan dan mengembangkan obat dan vaksin baru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta berkontribusi dalam perekonomian.

Sementara itu, salah satu perusahaan farmasi berdasarkan penelusuran pustaka yang tergolong baik yakni Pfizer. Salah satu kekuatan utama Pfizer dalam mengembangkan R&D adalah penguatannya di basic research dengan memegang konsep bahwa kolaborasi dan kemitraan adalah inti dari R&D, sehingga Pfizer menyambut peluang untuk bekerjasama dengan mitra penelitian di bidang akademisi, pemerintah, dan sektor swasta, misalnya dengan BioNTech, AbbVie, Biogen Inc., Broad Institute of MIT and Harvard, dan The Innovative Medicines.

Menurut Susi, secara umum masih terdapat gap antara Indonesia dengan negara maju, dimana produk yang diproduksi di Indonesia mayoritas merupakan me-too drug. Beberapa kendala yang dialami yaitu kebijakan yang cukup ketat dan dinamis, lamanya waktu yang dibutuhkan hingga tingginya biaya yang diperlukan.

Berdasarkan alokasi pendanaan penelitian untuk hilirisasi produk farmasi masih cukup rendah dibandingkan dengan negara lain, namun dalam 5-10 tahun terakhir alokasi pendanaan sudah mulai meningkat. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi RnD di Indonesia seperti pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) klaster farmasi, adanya kebijakan TKDN dan insentif super tax deduction. Akan tetapi perlu adanya evaluasi apakah kebijakan yang ada saat ini sudah dapat memacu industri farmasi dalam melakukan riset dan pengembangan sediaan farmasi dalam negeri.

Pembahas:

Anis Fuad, S.Ked., DEA (Div e-Health PKMK/Dept. HPM FK KMK UGM)

Anis menyampaikan, sebelum ada Kamus KFA dari DTO Kemenkes, sudah ada aplikasi ASPAK berdasarkan Permenkes Nomor 31 Tahun 2018. ASPAK tidak hanya alat kesehatan, namun juga sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan.

Anis menyampaikan beberapa rekomendasi yakni perlunya pengembangan nomenklatur alkes sesuai arsitektur yang perkembangan sistem informasi dan teknologi kesehatan; anggaran untuk pengembangan sistem analitik dan alat bantu pendukung lainnya; Investasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak untuk analisis data; pengembangan panduan dan modul pelatihan penggunaan data ASPAK; dan penerapan teknik analisis data terkini untuk ekstraksi informasi dari ASPAK.

Risval Nafi (Direktur Infrastruktur atau OR Kesehatan BRIN)

Nafi menyampaikan bahwa jika kita ingin membandingkan kondisi terkait farmasi maupun alat kesehatan di Indonesia, seharusnya tidak hanya terhadap negara maju, namun juga dapat dengan negara berkembang, misal India. Misal salah satu yang menarik adalah kebijakan pajak ekspor di India itu free atau gratis. Kemudian, terkait pendanaan riset perlu dilihat kebutuhan agar kebijakan yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Penutup

Forum Nasional Alat Kesehatan II ditutup oleh Prof dr Laksono Trisnantoro. Laksono menyampaikan terkait apa yang akan dilakukan kedepan seperti (1) Penyusunan indikator kebijakan ketahanan industri farmasi dan alat kesehatan yang sudah dirangkum dalam angket,; (2)  Workshop mengenai riset Implementasi pada bulan Januari 2024; dan (3) Forum Nasional III pada tahun 2024.   

Reporter: Fajrul FF (Divisi Manajemen Rumah Sakit, PKMK UGM)

Editor: Wiwid