Peta Permasalahan Alat Kesehatan dalam konteks Produksi Dalam Negeri

Peta Permasalahan Alat Kesehatan dalam konteks Produksi Dalam Negeri

[su_tabs] [su_tab title=”Reportase” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
PKMK – Yogya. Pada 1 April 2022, Direktorat Penelitian UGM bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM menyelenggarakan webinar “Peta Permasalahan Alat Kesehatan dalam Konteks Produksi Dalam Negeri”. Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D dan Dr. I Gede Made Wirabrata, S.Si., Apt., M.Kes., M.M., M.H selaku penutur pendahuluan, bersama dengan pembicara antara lain; Erwin Hermanto, dr. Randy H. Teguh, M.M., serta Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio Med. Moderator dalam kegiatan ini ialah Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, MPH (peneliti PKMK UGM).

Pada sesi pengantar, Laksono mengemukakan bahwa industri alat kesehatan (alkes) perlu diteliti lebih dalam. Pengembangan industri alkes memiliki proses yang panjang dari hulu ke hilir. Diperlukan identifikasi kapasitas produksi alkes dalam negeri, tantangan yang dihadapi dalam pemasaran dan distribusi alkes dalam negeri, penggunaan TKDN dalam industri alkes, serta peran asosiasi produsen alkes Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan produksi dan distribusi alkes dalam negeri. Di sisi lain, pembelian alkes dalam negeri masih rendah dan dapat disebabkan berbagai faktor. Saat ini telah hadir Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2022 guna meningkatkan daya beli produk dalam negeri. Webinar ini menggunakan kerangka berpikir PATH untuk mengarahkan diskusi. Kerangka tersebut terdiri dari supply and distribution, procurement and financing, policy and regulatory, service delivery, dan maintenance and repairing. Webinar yang ini diharapkan mampu membuka pembahasan terkait industri alat kesehatan selanjutnya.

Pada sesi pengantar kedua oleh Wirabrata, dijelaskan bahwa terdapat transformasi besar bidang kesehatan yang sedang diformulasikan oleh Menteri Kesehatan. Saat ini, hanya 0.2% dari total GDP yang dialokasikan untuk pengembangan alat kesehatan dalam negeri. Pada saat pandemi, perputaran alkes sangat cepat, permintaan sangat meningkat dan menjadi kebutuhan esensial. Ranah ini menjadi titik utama untuk merumuskan kebijakan yang dapat membangun ketahanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk membantu kemudahan ekosistem industri alat kesehatan dalam negeri. Namun masih diperlukan sosialisasi dan proses penerapan kebijakan. Kerjasama antara pihak akademisi, masyarakat industri, pemerintah, dan masyarakat umum sangat dinantikan.

Sesi berikutnya yaitu pembahasan, yang pertama disampaikan oleh Erwin Hermanto perwakilan Asosiasi Perusahaan Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI). Erwin memaparkan  Peta Permasalahan Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri. Saat ini, Industri alkes dalam negeri mayoritas berfokus pada teknologi rendah dan menengah. Secara harga dan teknologi belum se-kompetitif barang impor. Efisiensi masih tergolong rendah dan belum semuanya mampu bersaing di pasar internasional. Bahan baku alkes dalam negeri juga kebanyakan impor. Saat ini, masih minim fasilitas pendukung (lab uji, badan sertifikasi, dan lain – lain), investasi masih tergolong rendah dan belum terfokus pada riset dan pengembangan. Pihaknya juga menambahkan bahasan terkait pembagian pasar alkes, yakni pasar yang dibentuk oleh regulasi pemerintah dan pasar persaingan bebas, berikut dengan ciri, pro dan kontranya. Kemudian, dijelaskan pula terkait fase industri yang dapat dibagi menjadi 4; perintisan , ekspansi, maturity, dan deindustrialisasi. Saat ini industri alkes sedang masuk dalam fase perintisan.  Erwin menegaskan Industri alkes butuh pasar jangka panjang. Untuk pegembangan industri yang sehat dibutuhkan kombinasi kebijakan strukturalis dan neo-liberalis sesuai perkembangan industri. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan secara dinamis pada semua lini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan industri jangka panjang. Perlu diterapkan KPI dan sistem monitoring yang menjadi indikator utama dalam pengawasan perkembangan industri. Diperlukan juga kebijakan “carrot and stick” atau insentif untuk menstimulasi the right behaviour dan the right investment.

Pembahasan kedua tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) oleh dr Randy H. Teguh selaku Sekretaris Jenderal GAKESLAB, dibagi menjadi 3 hal, yakni:

1. Makna TKDN

Nilai TKDN barang dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi bahan/ material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead). Beberapa poin penting tentang TKDN antara lain;

1. TKDN alkes tidak sama dengan AKD alkes
   TKDN memuat komponen produksi untuk menghasilkan alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKRT sedangkan AKD adalah nomor izin edar yang diberikan Kemenkes bila suatu produk dapat diterima sebagai hasil produksi di dalam negeri (meliputi membuat, memproses, mengemas, dan/atau merakit).
2. Status AKD harus ditetapkan sebelum menghitung TKDN
3. Baik produk lokal maupun impor dapat dihitung kandungan komponen lokalnya (dapat memiliki sertifikat TKDN)
4. Produk AKD dapat ber TKDN rendah, produk AKL dapat ber TKDN tinggi tergantung pendekatan penghitungan dan biaya dari komponen

2. Jenis – jenis penghitungan TKDN

Belum ada TKDN khusus untuk alkes. Namun industri alkes dapat merujuk pada TKDN terhadap barang umum. Referensi ini bisa dijadikan pertimbangan mana yang paling cocok untuk alat kesehatan.

3. TKDN untuk Kemandirian Alkes

Untuk membentuk suatu ekosistem industri, harus mengutamakan kemandirian industri alat kesehatan. Jangan membelokkan tujuan TKDN untuk mempermudah mencapai nilai tinggi tanpa kemandirian. Randy juga menyebutkan kebutuhan – kebutuhan kemandirian alkes yang harus dipenuhi.

Pembahas terakhir, Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio Med selaku perwakilan dari Kompartemen Farmasi, Alat Kesehatan dan Penggunaan Obat Perhimpunan RS Seluruh Indonesia (PERSI), memulai dengan membagi industri alkes menjadi 2 sisi, yakni sisi demand dan supply, Engko lebih berfokus pada demand. Kebutuhan – kebutuhan pihak demand, seperti RS dan masyarakat, seharusnya dijawab oleh sisi supply. Hal itu terdiri dari: menjamin SEQ, informasi produk berbasis ilmiah, installation and commissioning, fasilitasi training, maintenance dan repair, decommissioning and disposal. Untuk melaksanakan ini tidak dapat terlepas dari norma standar yang berlaku dari pre dan post market. Ini semua yang harus menjadi perhatian di kedua sisi.

Sesi webinar dilanjutkan dengan diskusi yang menarik. Topik yang dibahas mengacu pada regulasi produksi alkes dalam negeri, perizinan edar alkes, dan standardisasi harga termasuk quality control TKDN. Beberapa pertanyaan yang hadir dan belum terjawab akan menjadi topik pembahasan webinar edisi selanjutnya.

Sebagai penutup, Laksono menyampaikan bahwa peta permasalahan industri alat kesehatan dapat dimulai dari demand atau siapa penggunanya. Terdapat dua kelompok, yakni lembaga kesehatan pemerintah atau swasta dan pasar bebas atau masyarakat umum. Kelompok pertama dapat diatur dengan kebijakan TKDN, sedangkan pasar kedua sulit diatur oleh e-catalog maupun TKDN jadi murni perjalanan bisnis ke konsumen. Peta industri alkes untuk kelompok bebas perlu dijabarkan lagi, utamanya dalam ranah kebijakan. Selain pembahasan terkait TKDN, juga perlu dibahas tentang kampanye penggunaan produk dalam negeri. Namun kembali lagi, semua itu harus mengacu kepada indikator yang menjadi dasar untuk melihat pertumbuhan industri alat kesehatan dengan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Reporter: Alif Indiralarasati (PKMK)
[/su_tab]
[su_tab title=”KAK – Materi & Video” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

[icon name=”home” prefix=”fas”] Latar Belakang

Berbagai alat kesehatan canggih masih harus diimpor dari negara lain. Pada 2020, 94% alat kesehatan yang beredar di Indonesia adalah produk impor. Permasalahan utama terkait penggunaan alat kesehatan dalam negeri antara lain produk impor memiliki pilihan jenis alat kesehatan yang beragam, dan teknologi alat kesehatan yang ada di Indonesia harus ditingkatkan terutama teknologi menengah dan tinggi. Selain itu bahan baku dengan spesifikasi medical grade masih belum banyak tersedia di dalam negeri.

Tingginya jumlah impor alat kesehatan menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah produksi Alkes Indonesia memang sedikit?
2. Bagaimana penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)?
3. Bagaimana usaha peningkatan Alkes dengan TKDN tinggi di Indonesia?

Seri webinar ini berusaha menjwab pertanyaan – pertanyaan di atas dengan menggunakan kerangka pikir yang telah dikembangkan oleh PATH, dimana rantai penyediaan alat kesehatan pada fasilitas kesehatan meliputi produksi dan distribusi, pengadaan dan pembiayaan, kebijakan dan regulasi, pemberian pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan, sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut. Kerangka konsep ini dibagi menjadi tiga topik webinar yang akan diselenggarakan secara simultan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari proses pada rantai penyediaan alat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Webinar seri 1 mengambil tema umum yaitu perspektif produk dalam negeri dari sisi ketersediaan (produksi dan distribusi) serta aksesibilitasnya (termasuk aspek pembiayaan).

[icon name=”bullseye” prefix=”fas”] Tujuan

Webinar ini bertujuan untuk:

1. Memahami kapasitas produksi Alkes di Indonesia
2. Memahami penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri alat kesehatan Indonesia
3. Memahami usaha peningkatan Alkes dengan TKDN tinggi di Indonesia

[icon name=”user-tie” prefix=”fas”] Narasumber

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk webinar secara daring, dengan narasumber:

• Erwin Hermanto
  Ketua 1 Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI)
• dr. Randy H. Teguh. MM
  Sekjen Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Resmi di Republik Indonesia (GAKESLAB) 
• Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt., M.Bio Med
  Kompartemen Farmasi, Alat Kesehatan dan Penggunaan Obat PERSI

• Pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc. Ph. D
  Staf Khusus Menteri bidang Ketahanan (Resiliency) Industri Obat dan Alat Kesehatan.

• Moderator yaitu Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, MPH, peneliti PKMK FK – KMK UGM.

Poin Bahan Diskusi

1. Kapasitas produksi alat kesehatan di dalam negeri
2. Tantangan yang dihadapi dalam produksi alat kesehatan dalam negeri
3. Tantangan yang dihadapi dalam pemasaran dan distribusi alat kesehatan dalam negeri
4. Penggunaan TKDN di dalam industri alat kesehatan Indonesia
5. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan alat kesehatan dengan TKDN tinggi di Indonesia
6. Peran Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia dan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat – Alat Kesehatan dan Laboratorium Resmi di Republik Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan produksi dan distribusi alat kesehatan dalam konteks dalam negeri.

[icon name=”calendar-alt” prefix=”fas”] Waktu Kegiatan

Webinar Forum Industri Alat Kesehatan Seri 1:

Peta Permasalahan  Alat Kesehatan dalam Konteks Produksi Dalam Negeri, diselenggarakan melalui Zoom Meeting pada :

Hari/Tanggal   : Jumat, 1 April 2022
Pukul                  : 08.00 – 10.00 WIB

[icon name=”hourglass-half” prefix=”fas”] Rundown Acara

[icon name=”user-friends” prefix=”fas”] Target Peserta

1. Pembuat kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah
2. Kelompok suppliers industri alat kesehatan (importir, produsen, distributor)
3. Para peneliti dan inventor alat kesehatan
4. Para pengelola RS pemerintah maupun swasta
5. Alumni program studi kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan
6. Dosen dan Peneliti bidang Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
7. Pihak lain yang berminat

Informasi & Pendaftaran

PKMK FK KMK UGM
Gedung Penelitian dan Pengembangan Lantai 1, Jalan Medika Yogyakarta

Narahubung:
dr. Srimurni Rarasati, MPH (+62 812-2680-6816)
Euis Komaladewi (+62 813-1047-4220)

Penanggung Jawab Kegiatan
Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM, MKes (+62 812 3457 6582)

[/su_tab]

[/su_tabs]