JAKARTA – Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Alat Kesehatan hari kedua telah dilaksanakan (31/08). Pada hari kedua, kegiatan yang dilakukan melalui daring dan luring di hotel JS Luwansa, Jakarta ini terdiri dari tiga sesi yang mendatangkan pakar-pakar baik dari pemangku kebijakan, akademisi, maupun praktisi tentang bidang industri alat Kesehatan.
Forum Nasional Hari 2 – Sesi 1
Topik landasan strategi kemandirian alat Kesehatan berdasarkan penggolongan bahan baku, proses produksi dan hal-hal yang terkait diangkat dalam sesi pertama. Sesi ini menghadirkan 4 narasumber, yaitu: Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT, Ir. Sodikin Sadek. M.Kes; 2) Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian, yang diwakili oleh Andi Susanto, SST, MM, Koordinator Program Evaluasi dan Pelaporan ; 3) Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian, Kementerian Perindustrian, yang diwakili oleh Rian Adhi Saputra, ST, MMT, fungsional analis kebijakan muda, Ditjen ILMATE-Kemenperin; dan terakhir 4) Kepala Bagian Operasi Divisi Bisnis Infrastruktur, PT. Surveyor Indonesia Sarjuni Adi Cahya.
Sesi ini berkesimpulan bahwa kemandirian dan resiliensi alat Kesehatan dari segi backward integration, regulasi yang sudah ada perlu untuk diterapkan, raw material yang sedang disusun bahan bakunya, rantai suplai hingga daerah, transfer pengetahuan untuk teknologi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan dari segi forward integration, peningkatan komponen TKDN, implemenentasi P3DN, standarisasi mutu, dan penghiliran sampai ke e-catalogue. Permasalahan dalam bahan baku industri dalam negeri hanya mampu memenuhi 10% dari kebutuhan total alat kesehatan nasional sehingga diperlukan koordinasi lintas kementerian dan dengan industry bahan baku lain, serta promosi investasi dan R &D untuk kemungkinan pemenuhan bahan baku untuk alat Kesehatan. Dari APD dan masker beberapa permasalah yang dihadapi adalah kesulitan menembus pasar ekspor karena harus memiliki sertifikat ISO, kesulitan memasarkan di pasar domestic, serta mahalnya biaya bahan bahan baku impor terkait covid-19. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk memfasilitasi kemudahan eksport, pemerintah menjembatani penyerapan APD, pengadaan pemerintah dengan skema minimum TKDN, juga melanjutkan pemberian insentif impor bahan baku agar harga jual bisa lebih kompetitif. TKDN diperlukan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian produk dengan mencapai rerata TKDN sebesar 50%. Penghitungan TKDN sebelumnya berdasakan cost-based sampai di manufacturing, kini sudah berkembang mengacu ke material-based dimana lebih mencerminkan ekosistem industrinya yang akan tumbuh, transfer teknologi manufacturing dan pengembangan yang jalan.
COMMENTS